Sumbawa, dwipamedia.com – Upacara Senin Pertama Bulan Maret yang dilaksankaan Pemda Sumbawa pada Senin 6 Maret 2023, dirangkaikan dengan HUT Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) ke – 73 dan Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas) ke – 61 tahun 2023. Anggota Satpol PP dan Linmas diminta untuk lebih profesional dan solid dalam mengemban tugas-tugas serta memberikan perlindungan yang maksimal kepada masyarakat.
Hal itu disampaikan Bupati Sumbawa – H Mahmud Abdullah saat bertindak sebagai inspektur pada upacara, yang dihadiri pula oleh Wakil Bupati Sumbawa – Hj. Dewy Noviany, Seketaris Daerah – H. Hasan Basri, para Kepala OPD, serta lainnya. Dalam melaksanakan tugas, Anggota Satpol PP dinilai rentan dengan gesekan kepentingan dan konflik. Karena kinerjanya yang harus berhadapan langsung dengan masyarakat.
Selain itu, lanjut Bupati, sarana dan prasarana yang memadai juga harus disediakan. Dengan demikian, kehadiran Satpol PP dalam memberikan pelayanan dapat dirasakan di seluruh lapisan masyarakat. ‘’Tidak mungkin wibawa Pemerintah akan tetap terbangun, apabila aparatur penegak regulasinya tidak kompeten. Oleh karena itu pola sikap dan perilaku serta kualitas anggota Satpol PP harus benar-benar diperhatikan, sehingga mampu menjalankan tugas, kewajiban, serta kewenangannya secara tegas, sebagaimana telah tertuang dalam Peraturan Perundang-undangan,’’ terang Haji Mo – sapaan akrab Bupati.
Bahkan, menjelang bulan Ramadan tahun ini, Bupati meminta anggota Satpol PP untuk lebih intensif dalam menegakkan Perda, terutama dengan mengoptimalkan razia minuman keras. Sebab, diketahui minuman keras telah menjadi sumber keresahan yang mengganggu keamanan dan ketertiban ditengah-tengah masyarakat. Untuk itu, Bupati meminta anggota Satpol PP untuk tidak ragu menindak tegas siapapun yang berani menjual minuman keras diwilayah hukum Kabupaten Sumbawa. ‘’Saya tekankan bahwa filosofi keberadaan Satpol PP merupakan tangan kanan Kepala Daerah. Karena setiap upaya pembangunan di daerah sangat mustahil terlaksana jika ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang menjadi salah satu tugas Satpol PP belum direalisasikan. Untuk itu dapat kita simpulkan, bahwa Satuan Polisi Pamong Praja adalah satu perangkat yang utama bagi jalannya roda Pemerintahan di Daerah ini,’’ tukasnya. (awe)
