Sumbawa, dwipamedia.com – Rencana Pembangunan Pelabuhan Teluk Santong di Kecamatan Plampang telah dilaksanakan sejak beberapa tahun lalu. Bahkan pada tahun 2023, dilakukan peletekan batu pertama Pembangunan Pelabuhan dimaksud. Sehingga pada saat ini, Pemkab Sumbawa sedang berupaya memproses penerbitan sertifikasi lahan.
“Sertifikasi lahan bersama BPN di lokasi pembangunan pelabuhan terus berproses. Dengan harapan tahun ini (2026, red) bisa tuntas untuk kita usulkan pembangunan,” ungkap Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Sumbawa, L Suharmaji Kertawijaya, Senin (25/6/2026).
Lebih jauh dijelaskan, peletakan batu pertama Pembangunan Pelabuhan yang dilaksanakan pada 2023 lalu, bertujuan agar pelabuhan tersebut masuk dalam Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) di Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Tujuan lainnya agar pelabuhan tersebut masuk dalam rencana induk pelabuhan nasional.
Disampaikan, terhadap persoalan lahan di lokasi pembangunan pelabuhan tersebut sudah tidak ada masalah. Karena pemerintah sudah melakukan tukar guling di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) atas aset tanah seluas 300 hektare.
“Surat Kementerian LHK sudah terbit tahun 2023 dan setuju terkait proses tukar guling tersebut di kecamatan Lantung, sehingga tidak ada lagi persoalan lahan terkait rencana pembangunan pelabuhan tersebut,” terangnya.
Untuk itu, kata Suharmaji, tugas pemerintah saat ini yakni mempercepat proses sertifikasi terhadap lahan dimaksud, sebagai dokumen sah untuk dilakukan pembangunan. Kalaupun ada masyarakat yang menggarap lahan tersebut saat ini, tetapi pemerintah meyakini tidak akan menimbulkan kendala. “Memang ada masyarakat yang saat ini menggarap lahan tersebut, tetapi tanah yang digarap tersebut bukan hak milik, karena tidak mungkin kawasan bisa disertifikatkan,” pungkasnya. (awe)
