Sumbawa, dwipamedia.com – Pemerintah Kabupaten Sumbawa terus berupaya menurunkan angka kemisminan. Bahkan tahun ini, ditargetkan penurunan angka kemiskinan sebesar 1 persen, dari angka 12,87 persen atau sekitar 4.400 penduduk miskin yang tersebar di seluruh kecamatan yang ada.
Demikian disampaikan Kepala Bappeda Sumbawa, E. S. Adi Nusantara, kepada wartawan, Rabu (15/1/2025). Pihaknya optimis target tersebut bisa terpenuhi. Dimana penduduk miskin pada Maret 2024 turun 1,04 persen terhadap Maret 2023, dan angka itu merupakan angka penurunan tiga terbesar dari Kabupaten/ Kota di Provinasi NTB. “Jadi, saat penyusunan program kita sudah berbicara untuk RPJPD tahun 2026 dengan tetap fokus untuk menurunkan angka kemiskinan dan acuannya sudah kita serahkan ke OPD by name by address penduduk miskin,” terangnya.
Menurutnya, fenomena naik atau turunnya angka kemiskinan di Sumbawa dipengaruhi oleh beberapa faktor, dan bukan kemiskinan berlarut atau kemiskinan yang akut. Akan tetapi kemiskinan itu terjadi karena faktor-faktor eksternal termasuk kejadian bencana alam. “Salah satu contoh penyebab utama yakni inflasi, sehingga banyak masyarakat yang tidak bisa membeli kebutuhan pokok salah satunya beras,” ungkapnya.
Pihaknya berharap kepada pemerintah pusat melalui BPS, agar segera mendistribusikan data registrasi sosial ekonomi yang menjadi sasaran untuk program penanganan kemiskinan. Data sasaran dianggap sangat penting sehingga program yang dijalankan tetap sasaran. “Misalnya, ada bantuan bagi masyarakat melalui dinas terkait yang dilaksanakan pada Maret namun pendataannya dilakukan pada Februari. Hal ini sangat mendistorsi dari segi data penduduk miskin,” ujarnya.
Dijelaskan, Pemkab Sumbawa sendiri tidak bisa serta-merta melaksanakan program pengentasan kemiskinan. Sebab, akan melampaui kewenangan apalagi proses pendataan kemiskinan juga membutuhkan proses yang cukup panjang. “BPS melakukan pendataan di daerah, namun hasilnya dikirim ke pusat. Sementara data tersebut tidak diberikan BPS ke daerah, inilah yang membuat program pengentasan kemiskinan di daerah belum berjalan,” pungkasnya. (awe)
