Sumbawa, dwipamedia.com – Wakil Bupati Sumbawa H Mohamad Ansori, memimpin Rapat Koordinasi Evaluasi dan Percepatan Pelaksanaan Program/Kegiatan APBD Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2026. Kegiatan berlangsung di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa, Senin (11/5/2026).
Rapat tersebut dihadiri Asisten Pemerintahan dan Kesra, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Asisten Administrasi Umum, seluruh Kepala Perangkat Daerah, serta Kepala Bagian Pembangunan Setda Sumbawa.
Dalam rakor tersebut, dilakukan evaluasi terhadap realisasi anggaran daerah hingga 11 Mei 2026. Berdasarkan data yang dipaparkan, total pagu belanja daerah Kabupaten Sumbawa tahun 2026 mencapai sekitar Rp1,95 triliun, dengan realisasi belanja sebesar Rp456,14 miliar atau 23,38 persen. Sementara itu, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tercatat sebesar Rp60,6 miliar dari target Rp251,48 miliar atau baru mencapai 24,09 persen.
Sejumlah perangkat daerah tercatat memiliki realisasi anggaran yang cukup menonjol. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata menjadi OPD dengan realisasi tertinggi, yakni mencapai 46,24 persen atau sebesar Rp7,88 miliar dari pagu Rp17,04 miliar. Disusul BKPSDM sebesar 45,48 persen dan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebesar 39,17 persen.
Sementara di tingkat kecamatan, Kecamatan Labuhan Badas mencatat realisasi tertinggi sebesar 35,60 persen, diikuti Kecamatan Lenangguar sebesar 34,60 persen dan Kecamatan Lunyuk sebesar 32,83 persen.
Pada kesempatan itu, Wabup Sumbawa menegaskan, evaluasi APBD tidak hanya berbicara tentang angka serapan anggaran, tetapi juga menyangkut kualitas data dan ketepatan sasaran program pemerintah. Masih adanya sejumlah temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), terutama terkait penggunaan anggaran dan pengelolaan pendapatan daerah yang dinilai belum sepenuhnya berdasarkan potensi riil di lapangan.
Menurutnya, salah satu persoalan mendasar terletak pada lemahnya pembaruan data di berbagai sektor. Ia secara khusus menyoroti data bantuan sosial yang dinilai masih belum sepenuhnya tepat sasaran. “Kami tidak ingin lagi mendengar ada bantuan yang tidak tepat sasaran. Pastikan penerima bantuan benar-benar berasal dari Desil 1, 2, dan 3 sesuai data masyarakat yang membutuhkan,” tegas Wabup.
Selain bantuan sosial, Wabup juga meminta pembaruan data kepesertaan BPJS agar pelayanan kesehatan masyarakat dapat berjalan lebih efektif dan sesuai kondisi riil di lapangan.
Di sektor pendapatan daerah, perhatian juga diarahkan pada optimalisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Menurut Wabup, masih banyak potensi pajak yang belum tergarap maksimal akibat data objek pajak yang tidak diperbarui secara berkala. Dicontohkan, banyak objek pajak yang sebelumnya berupa tanah kosong kini telah berubah fungsi menjadi rumah kos maupun bangunan usaha, namun belum diikuti penyesuaian nilai dan besaran pajak. “Banyak potensi PBB-P2 yang hilang karena data tidak di-update dengan baik. Dulu tanah kosong, sekarang sudah jadi kos-kosan. Tentu ada perubahan nilai dan jumlah pembayaran pajaknya. Karena itu, pembaruan data harus terus dilakukan,” ujarnya.
Melalui rakor tersebut, Wakil Bupati berharap seluruh perangkat daerah meningkatkan ketelitian, akurasi data, dan sinergi antarinstansi agar pelaksanaan program dan kegiatan APBD Tahun 2026 berjalan lebih efektif, tepat sasaran, serta benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Sumbawa. (dmn)
