Sumbawa, dwipamedia.com – Tim Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) melakukan kunjungan ke Kabupaten Sumbawa, dalam rangka Entry Meeting atas Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2025. Kehadiran rombongan pada Selasa (25/2/2025), diterima oleh Wakil Bupati Sumbawa, H. Mohamad Ansori, didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan serta sejumlah kepala perangkat daerah terkait.
Dalam arahannya, Wabup menegaskan pentingnya keterbukaan dan dukungan penuh dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Sumbawa dalam proses evaluasi ini. Ia meminta agar setiap OPD menyiapkan dan menyampaikan data serta dokumen yang dibutuhkan secara terbuka.
Selain itu, para Kepala OPD diminta bersikap proaktif dan kooperatif dalam memberikan penjelasan yang diperlukan terkait perencanaan dan penganggaran di masing-masing perangkat daerah. “Perencanaan sangat penting. Jangan sampai ada kegiatan yang muncul tiba-tiba tanpa perencanaan yang jelas. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang kita anggarkan benar-benar efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Wabup menegaskan, rekomendasi yang diberikan dalam evaluasi ini harus dapat ditindaklanjuti dengan baik demi peningkatan kualitas tata kelola keuangan daerah. Dengan adanya evaluasi ini, diharapkan seluruh OPD dapat semakin memperbaiki sistem perencanaan dan penganggaran, sehingga penggunaan anggaran daerah menjadi lebih transparan, akuntabel, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Sumbawa.
Sementara, Kepala Perwakilan BPKP NTB, Mudzakir menjelaskan, kegiatan ini bukan merupakan audit, melainkan pengawasan evaluasi terhadap perencanaan penganggaran. BPKP membuka ruang yang luas untuk perbaikan, sehingga diharapkan Pemkab Sumbawa dapat menganggarkan kegiatan secara lebih efektif dan tepat sasaran. “Kami ingin memastikan bahwa anggaran benar-benar diarahkan untuk kesejahteraan rakyat. Evaluasi ini dilakukan sebelum anggaran dilaksanakan, sehingga memungkinkan adanya perbaikan sejak awal,” ujarnya.
Dalam evaluasi ini, BPKP menyoroti lima sektor prioritas pengawasan, yaitu pengentasan kemiskinan, kesehatan, stunting, pendidikan, dan ketahanan pangan. Kelima sektor tersebut menjadi fokus utama agar anggaran yang dialokasikan dapat memberikan dampak signifikan bagi kesejahteraan masyarakat Sumbawa. (dmn)
