Sumbawa, dwipamedia.com – Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KBP3A) Kabupaten Sumbawa melaksanakan Sosialisasi terkait Partisipasi Perempuan di Bidang Politik. Kegiatan ini terlaksana pada Kamis 20 Juli 2023, dan diikuti para perempuan yang menjadi Calon Anggota DPRD, baik di Kabupaten maupun Provinsi.
Dalam sambutan pembukanya, Kadis P2KBP3A, Jannatulfalah menjelaskan, sebagai instansi yang membidangi terkait perempuan, pihaknya berkewajiban untuk mensosialisasikan terkait hal-hal yang menyangkut harkat dan martabat kaum perempuan. “Dengan niat baik, In Syaa Allah kita berjuang bersama. Penting sekali kaum perempuan untuk bersuara,” tukasnya.
Pihaknya berharap, kegiatan ini menjadi momen yang tepat bagi para perempuan yang sedang berjuang melalui pemilihan calon anggota legislatif (Caleg) mendatang. “Dalam kegiatan ini kami ingin membangkitkan semangat para ibu-ibu. Apalagi periode ini, kaum perempuan yang duduk di DPRD Sumbawa belum mencapai 30 persen keterwakilan perempuan. Jadi disini tempatnya kita untuk berbagi,” terangnya.
Kegiatan sosialisasi dipandu oleh Kabid Kesetaraan Gender DP2KBP3A, Nur Farida. Diungkapkan, pembangunan suatu negara ditandai dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Namun, meskipun sudah mencapai standar IPM, tapi tidak mencapai standar Indeks Pembangunan Gender, maka belum bisa dianggap berhasil.
Anggota DPRD Sumbawa, Achmat Fachry dalam kegiatan itu sebagai narasumber. Ia mendukung para perempuan untuk bergerak, sehingga keterwakilan 30 persen perempuan di DPRD bisa tercapai. “Masing-masing partai sudah memasukkan perempuan sebagai caleg. Mudahan bisa masuk DCT. Kalau ada 18 partai bisa duduki anggota perempuan, maka bisa mencapai 30 persen,” terangnya.
Diungkapkan, saat ini keterwakilan perempuan di DPRD Sumbawa belum tercapai. Dari 45 anggota, hanya 6 saja keterwakilan perempuan. Sehingga ini menjadi PR besar bagi para perempuan yang menjadi caleg di Kabupaten Sumbawa. “Pemerintah sudah memberi kesempatan 30 persen bagi Parpol untuk memasukkan perempuan dalam pengurus, begitu juga dengan caleg. Jadi ruang itu sudah ada, tinggal bagaimana perempuan memanfaatkan itu supaya bisa lebih maju,” tuturnya.
Narasumber lainnya dari Kabag Hukum Setda Sumbawa, H Asto Wintiyoso. Dalam kegiatan itu ia membahas terkait hak asasi manusia, terutama terhadap perempuan. “Hak asasi perempuan perlu ibu-ibu sendiri yang berperan, bagaimana wanita bisa terangkat,” pungkasnya. (awe)
