Sumbawa, dwipamedia.com – Sebanyak 495 Anggota Pantia Pemungutan Suara (PPS) se-Kabupaten Sumbawa resmi dilantik dan diambil sumpahnya, pada Selasa 24 Januari 2023. Pelantikan oleh Ketua KPU Sumbawa ini berlangsung di Hotel Parahiyangan, dan dihadiri langsung Bupati Sumbawa H Mahmud Abdullah.
‘’PPS merupakan orang-orang pilihan, memiliki peran penting dan strategis sebagai ujung tombak dalam menyukseskan pemilu,’’ kata Bupati dalam sambutannya.
Dikesempatan itu, Bupati Sumbawa menyampaikan selamat kepada PPS yang telah dilantik. Menurutnya, pakta integritas yang dibaca dan diucapkan para PPS tersebut merupakan tanggungjawab yang bukan hanya pada diri sendiri, tapi juga kepada Allah. ‘’Bekerjalah dengan ikhlas, tetap berpedoman pada aturan, maka insya Allah tugas kita akan lancar,’’ tegas Bupati.
Sebelumnya, dalam pelantikan tersebut anggota PPS dari 157 desa dan 8 kelurahan ini membacakan Pakta Integritas yang berisi 12 poin, dalam rangka menyukseskan Pemilu serentak 2024. Ketua KPU Sumbawa, M. Wildan dalam sambutannya mengatakan, pengambilan sumpah tersebut adalah acara sakral. Dimana yang dilantik merupakan orang-orang pilihan yang telah mengikuti proses yang obyektif. Setelah dilantik, para PPS ini langsung melaksanakan tugas membantu KPU melakukan verifikasi terkait pendaftaran calon perseorangan DPD RI.
Wildan juga mengingatkan, janji dan sumpah PPS tidak hanya sebatas lisan, namun dijadikan tameng dalam bekerja. ‘’Jangan sampai ‘masuk angin’ sehingga berbuat curang. Bekerjalah dengan penuh integritas dengan berlaku jujur dan adil, serta professional dengan memahami dan melaksanakan regulasi atau aturan yang ditetapkan, sehingga apa yang menjadi produk PPS nantinya dapat dipertanggungjawabkan,’’ ujarnya.
Selain itu lanjut Wildan, PPS diharapkan dalam melaksanakan tugasnya, dapat menjaga hubungan dengan leading sektor terkait, dan selalu menjaga etika. ‘’Ketika sudah menjadi petugas PPS jangan lagi selfi dengan Caleg. Hati-hati kalau berfoto. Jaga netralitas, tingkatkan kapasitas dan ibadah,’’ pungkasnya.
Untuk diketahui, Pemilu 2024 dilaksanakan secara serentak. Pemilihan Presiden, anggota DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan pada 14 Februari 2024, sedangkan pemilihan Gubernur dan Bupati/Walikota, digelar 27 November. Dengan dua agenda besar yang dilakukan dalam tahun yang sama, tentu menyita waktu, dan melibatkan SDM yang mumpuni. Karena itu dibutuhkan dukungan dari semua pihak terutama pemerintah dan pemerintah daerah hingga di tingkat desa. Sebagaimana UU Pemilu No. 7 Tahun 2017 pasal 34 terkait tugas dan wewenang bahwa pemerintah dan pemerintah desa wajib membantu dan menfasilitasi dengan menyiapkan SDM dan secretariat PPK maupun PPS. (awe)
