Sumbawa, dwipamedia.com — Pemerintah Kabupaten Sumbawa melaksanakan Kegiatan Forum Gabungan Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah, dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sumbawa Tahun 2027. Kegiatan tersebut berlangsung di La Grande Ballroom, Kamis (26/3/2026).
Kegiatan dibuka oleh Bupati Sumbawa H Syarafuddin Jarot, dan dihadiri Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Sumbawa, para kepala perangkat daerah, perencana se-Kabupaten Sumbawa, serta Tim Siap Siaga. Kegiatan ini menjadi ruang strategis untuk menyelaraskan berbagai program pembangunan daerah agar lebih terarah dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Dalam laporannya, Kepala Baperida Kabupaten Sumbawa Dedy Heriwibowo menegaskan, forum ini merupakan bagian penting dalam siklus tahunan perencanaan pembangunan daerah. Melalui forum ini, berbagai usulan masyarakat yang dihimpun dari Musrenbang dan aspirasi lainnya diolah dan diselaraskan dengan rencana pembangunan yang telah disusun pemerintah daerah. “Tujuannya adalah memastikan adanya keselarasan antara rencana pembangunan dengan kebutuhan riil masyarakat, sehingga kita dapat menetapkan prioritas pembangunan tahun 2027 secara tepat,” ujarnya.
Ia juga menyoroti tantangan dalam perencanaan, yakni tingginya jumlah usulan masyarakat yang belum sepenuhnya diimbangi dengan realisasi di lapangan. Ia pun mengusulkan pendekatan “1 desa 1 usulan” dengan nilai sekitar Rp100 juta untuk menjamin pemerataan pembangunan, baik di sektor infrastruktur maupun ekonomi.
Sementara, Bupati Sumbawa H Syarafuddin Jarot dalam sambutannya menegaskan, penyusunan RKPD 2027 harus sejalan dengan amanat perencanaan pembangunan nasional serta visi-misi daerah yang dituangkan dalam RPJMD.
Ia menjelaskan, terdapat tiga pilar utama pembangunan Kabupaten Sumbawa, yaitu people, power, dan planet. Dimana pada pilar people, pemerintah daerah berkomitmen meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan peran Balai Latihan Kerja (BLK) agar mampu menjawab kebutuhan pasar kerja, baik lokal maupun internasional.
Untuk pilar power, Bupati menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang unggul dan adaptif. Ia menyebut, komunikasi rutin antar perangkat daerah melalui pertemuan mingguan berbasis digital menjadi langkah konkret dalam memantau perkembangan program. Capaian opini WTP tahun ini juga menjadi bukti komitmen terhadap tata kelola yang akuntabel dan harus terus dipertahankan. Selain itu, digitalisasi sistem pengawasan juga terus diperkuat, termasuk melalui pembentukan berbagai satuan tugas seperti satgas hutan dan satgas LPG.
Pada pilar planet, Bupati menegaskan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan sebagai fondasi pembangunan berkelanjutan. Program “Sumbawa Hijau Lestari” menjadi salah satu upaya strategis, termasuk melalui penanaman tanaman produktif dan penegakan hukum terhadap aktivitas perusakan hutan. “Sebagus apa pun SDM dan pemerintahan kita, jika alam rusak, maka semua akan sia-sia. Karena itu, keseimbangan ketiga pilar ini harus kita jaga,” tegasnya.
Bupati juga menanggapi usulan “1 desa 1 program” yang disampaikan Kepala Baperida. Menurutnya, pendekatan tersebut perlu dikaji secara proporsional, mengingat setiap desa memiliki kebutuhan yang berbeda, terutama bagi desa dengan kondisi yang lebih mendesak.
Ia mengajak seluruh peserta forum untuk memanfaatkan momentum ini dalam merangkum dan menyelaraskan seluruh aspirasi masyarakat dengan kemampuan keuangan daerah, serta mempertimbangkan aspek sosial, politis, dan 12 program prioritas pembangunan yang telah ditetapkan. (dmn)
