Sumbawa, dwipamedia.com – Inspektorat Kabupaten Sumbawa menggelar Rapat Koordinasi Penguatan Pengawasan, pada Kamis (18/6/2026) di Aula H. Madilaoe ADT Lantai III Kantor Bupati Sumbawa. Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk memperkuat sinergi pengawasan internal Pemerintah Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan akuntabel.
Dalam laporannya, Inspektur Kabupaten Sumbawa Didi Hermansyah menyampaikan, rakor ini bertujuan untuk meningkatkan sinergi dan komitmen seluruh perangkat daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan bebas dari penyimpangan. Salah satu fokus utama dalam rakor tersebut adalah percepatan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Menurutnya, tindak lanjut rekomendasi BPK merupakan indikator penting dalam mengukur komitmen pemerintah daerah terhadap perbaikan tata kelola keuangan dan administrasi pemerintahan.
Sementara Wakil Bupati Sumbawa H Mohamad Ansori dalam arahannya menegaskan, pengawasan merupakan salah satu instrumen penting dalam memastikan seluruh program dan kegiatan pemerintah berjalan sesuai ketentuan, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Oleh karena itu, setiap perangkat daerah harus memiliki komitmen yang kuat dalam menindaklanjuti berbagai rekomendasi hasil pemeriksaan, khususnya yang disampaikan oleh BPK.
Menurutnya, tindak lanjut atas rekomendasi BPK bukan hanya menjadi kewajiban administratif, melainkan bentuk tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Ia meminta seluruh perangkat daerah untuk terus meningkatkan koordinasi dan mempercepat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi yang masih menjadi perhatian.
Selain itu, Wabup juga menekankan pentingnya Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) sebagai pedoman dalam pelaksanaan fungsi pengawasan internal. Melalui program tersebut, Inspektorat diharapkan mampu menjalankan peran pembinaan, pendampingan, serta pengawasan secara efektif guna mencegah terjadinya penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan. “Pengawasan yang kuat bukan untuk mencari kesalahan, tetapi sebagai upaya memastikan seluruh kegiatan pemerintahan berjalan sesuai aturan, tepat sasaran, dan memberikan hasil yang optimal bagi masyarakat,” ujarnya.
Ia juga mengajak seluruh perangkat daerah untuk menjadikan pengawasan sebagai bagian dari budaya kerja organisasi, sehingga tercipta pemerintahan yang profesional, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik. Melalui rapat koordinasi ini, Wabup berharap terbangun sinergi yang semakin kuat antara Inspektorat dan seluruh perangkat daerah dalam meningkatkan akuntabilitas, mempercepat tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan, serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang lebih baik di Kabupaten Sumbawa. (awe)
