Sumbawa, dwipamedia.com – Pemerintah Kabupaten Sumbawa melaksanakan Rapat Koordinasi Percepatan Penuntasan Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten Sumbawa, pada Kamis 10 Agustus 2023. Kegiatan yang terlaksana di Aula H Madilaoe ADT lantai III Kantor Bupati Sumbawa ini, dihadiri oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan – Lalu Suharmaji Kertawijaya, Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah – E.S. Adi Nusantara, Sekretaris Bapedda – Wahyu Indrajaya, OPD terkait, Camat, Lurah dan peserta rakor lainnya.
Bupati Sumbawa dalam sambutannya yang dibacakan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan menyampaikan, terkait masalah kemiskinan ini pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Oleh karena itu dari semua aspek harus dilakukan gotong royong, serta harus berjilbabku bersama. Sebagaimana diketahui, Pemerintah Pusat telah menargetkan bahwa kemiskinan ekstrem harus tuntas di tahun 2024, tentu upaya Ini membutuhkan sinergi dan kerjasama semua pihak untuk mewujudkannya.
Ddiungkapkan, saat ini angka kemiskinan di Kabupaten Sumbawa mencapai 13,5 persen atau 64.730 jiwa, dan angka kemiskinan ekstrem sebesar 3,2 persen atau sebesar lebih kurang 15.000 jiwa, yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Sumbawa.
Pemerintah Pusat melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, telah menugaskan kepada semua daerah untuk menetapkan data sasaran keluarga miskin ekstrem berdasarkan hasil musyawarah Desa/Kelurahan yang dibuktikan dengan berita acara musyawarah Desa/ Kelurahan, serta menyusun program dan kegiatan dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. “lnilah tujuan dari rakor ini. Karena tahun 2024 tinggal menghitung hari. Bagi Kepala Desa yang belum melakukan musdes harus segera, karena kita juga diminta data ini harus segera oleh Pemerintah Pusat,” tukasnya.
Diungkapkan, saat ini sudah banyak program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya menurunkan angka kemiskinan. Setidaknya pada tahun 2023 ini tersebar di 15 OPD, dengan 23 program, 54 kegiatan dan 134 sub kegiatan, belum lagi kegiatan yang dilaksanakan oleh Desa, Ormas, NGO, dan swasta. “Semua upaya yang kita lakukan tidak akan bisa berdampak signifikan pada penurunan angka kemiskinan, bila setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan tidak tepat sasaran,” tandasnya.
Untuk itu pihaknya ingin menegaskan kepada semua pihak, proses verifikasi dan validasi data sasaran keluarga miskin khususnya miskin ekstrem sangat penting untuk diselesaikan segera. Mengingat waktu penyelesaian target penuntasan kemiskinan ekstrem tinggal setahun lagi. Ini membutuhkan kerjasama dan kerja keras semua pihak. “Bila proses verifikasi dan validasi data sudah kita tuntaskan, maka kita bisa menentukan strategi percepatan dan sasaran program dan kegiatan dengan lebih presisi,” tuturnya.
Data yang sudah valid ini nantinya harus menjadi acuan semua pihak, untuk menentukan sasaran program dan kegiatan. Sehingga efektivitas pelaksanaan program bisa terjamin dan tepat sasaran. Disamping itu data yang valid dapat membantu para pemangku kepentingan disemua tingkatan, untuk menentukan langkah-langkah strategis yang tepat dalam upaya penanggulangan kemiskinan ekstrem, serta dapat mengurangi resiko dan mencegah terjadinya kesalahan dalam penyaluran bantuan. (awe)
