Sumbawa, dwipamedia.com – Pemerintah Kabupaten Sumbawa menggelar Bimtek Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) bagi bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu diseluruh OPD, pada Jumat (26/6/2026), di Gedung La Grande Sumbawa. Tujuannya untuk lebih memperkuat kompetensi bagi seluruh bendahara yang ada.
“Ada beberapa hal teknis SIPD ini memang harus bendahara dan bendahara pembantu pahami. Jika tidak, maka dampaknya kualitas pelayanan kita tidak baik,” kata Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sumbawa, Kaharuddin.
Disampaikan, penguatan kompetensi bendahara menjadi kunci utama. Selain itu, bimtek juga membahas pelaporan SPT Masa Perpajakan yang harus tuntas. Sehingga Ia berharap, setelah bimtek ini kompetensi bendahara meningkat dan berdampak pada kualitas pengelolaan keuangan daerah. “Yang utama intinya bahwa kompetensi mereka itu kita perkuat dan kita mantapkan. Kemudian tujuan lain adalah masalah perpajakan, ada pelaporan SPT Masa yang memang harus tuntas juga,” jelasnya.
Sementara Sekda Sumbawa H. Budi Prasetiyo menyampaikan, bimtek ini bertujuan memastikan seluruh bendahara memahami pola penganggaran berbasis sistem terintegrasi. “Semua bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu untuk bimtek optimalisasikan penggunaan SIPD sebagai sebuah sistem yang terintegrasi. Sehingga kita memastikan semua bendahara di tingkat perangkat daerah maupun di tingkat kecamatan itu bisa memahami pola penganggaran dengan menggunakan sistem,” tegasnya.
Dijelaskan, SIPD memudahkan kerja bendahara mulai dari perencanaan hingga pelaporan. Untuk menjamin materi dan regulasi dapat dipahami, Pemkab mendatangkan narasumber langsung dari Kementerian Dalam Negeri Ditjen Keuangan Daerah. “Ini memudahkan kerja-kerja para bendahara untuk mulai dari proses perencanaan sampai pada proses pelaporan,” tuturnya.
Sekda juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pengguna anggaran dan kuasa pengguna anggaran dengan bendahara. Penguatan fungsi bendahara disebut krusial untuk menjaga tata kelola keuangan daerah. “Sumbawa telah meraih opini WTP dari BPK. Karena itu, kami meminta kompetensi bendahara terus ditingkatkan agar predikat tersebut bisa dipertahankan dan ditingkatkan,” pungkasnya. (awe)
