Sumbawa , dwipamedia.com – Menjelang pelaksanaan penilaian Adipura tahun 2026, Kabupaten Sumbawa telah melakukan berbagai persiapan. Salah satunya menerima kunjungan dan koordinasi dari Kepala Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Bali Nusa Tenggara Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Ni Nyoman Santi.
Kegiatan bertempat di Aula H Madilaoe ADT lantai III, Kantor Bupati Sumbawa pada Rabu (11/3/2026). Dihadiri Wakil Bupati Sumbawa H. Mohamad Ansori, Jajaran Forkopimda Kabupaten Sumbawa, Kepala Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Bali Nusra, Sekretaris Daerah, Para Staff ahli Bupati dan Asisten, Kadis LHK Provinsi NTB, Kadis LH Sumbawa serta para Kepala Perangkat Daerah terkait.
Kegiatan ini dilaksanakan sebagai langkah untuk mengidentifikasi sekaligus membahas berbagai kekurangan yang terdapat pada komponen penilaian Program Adipura di Kabupaten Sumbawa. Evaluasi tersebut menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan, kebersihan kota, serta sistem pengelolaan persampahan yang merupakan indikator utama dalam penilaian Adipura.
Sejumlah unsur pemerintah daerah dan instansi terkait turut berpartisipasi dengan memberikan masukan serta melakukan pembahasan bersama terhadap berbagai aspek yang menjadi indikator penilaian dalam Program Adipura, antara lain kebersihan lingkungan, pengelolaan sampah, ketersediaan ruang terbuka hijau, serta peran aktif masyarakat dalam menjaga kebersihan wilayah.
Kepala Pusat Pengendalian Lingkungan /Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Ni Nyoman Santi, dalam sambutannya menyampaikan sejumlah catatan terkait kondisi pengelolaan lingkungan di Kabupaten Sumbawa yang masih perlu mendapatkan perhatian dan pembenahan. Beberapa hal yang disoroti di antaranya pengelolaan sampah, kebersihan kawasan perkotaan, penataan ruang terbuka hijau, serta peningkatan peran serta masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan.
Ia menjelaskan, penilaian Adipura tidak hanya menitikberatkan pada aspek kebersihan kota secara fisik, tetapi juga menilai sistem pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, termasuk konsistensi kebijakan pemerintah daerah dan keterlibatan masyarakat.
Wakil Bupati Sumbawa H. Mohamad Ansori dalam sambutannya, menyampaikan apresiasi atas kunjungan serta arahan yang diberikan oleh jajaran KLH/BPLH. Menurutnya, berbagai masukan tersebut menjadi bahan evaluasi penting bagi Pemerintah Kabupaten Sumbawa dalam memperkuat upaya pengelolaan lingkungan.
Wabup menyebutkan, berdasarkan penilaian Adipura tahun 2025, Kabupaten Sumbawa memperoleh nilai 20.58 atau berada dalam zona hitam kategori kota kotor. Oleh karena itu, Wabup menegaskan agar Perangkat Daerah terkait terus melakukan langkah-langkah pembenahan.
“Kami segera melakukan koordinasi lintas perangkat daerah untuk menindaklanjuti berbagai catatan yang telah disampaikan. Harapannya, melalui kerja bersama ini kualitas pengelolaan lingkungan di Kabupaten Sumbawa dapat semakin meningkat sekaligus mempersiapkan daerah kita menghadapi penilaian Adipura dari pemerintah pusat,” pungkasnya. (awe)
