Mataram, dwipamedia.com – Sekretaris Fraksi Demokrat DPRD Provinsi NTB, Syamsul Fikri AR, menyampaikan apresiasi atas pelantikan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTB yang baru.
Menurut Legislator Udayana dari Dapil V Sumbawa-KSB itu, proses pemilihan Sekda telah berlangsung secara transparan, profesional, serta sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
Syamsul Fikri menegaskan bahwa sejak awal Fraksi Demokrat memandang siapa pun yang terpilih sebagai Sekda adalah sosok yang sah, baik berasal dari internal maupun eksternal daerah.
Pria yang duduk di Komisi IV DPRD NTB itu juga menilai keterlibatan panitia seleksi independen menjadi faktor penting dalam menjaga objektivitas proses tersebut. “Sejak awal kami di Fraksi Demokrat menyampaikan bahwa siapa pun yang terpilih, baik dari dalam maupun luar daerah, itu sah. Prosesnya melibatkan pansel independen, sehingga kita harus menghargai hasilnya,” ujarnya.
Lebih lanjut, mantan Pimpinan DPRD Kabupatem Sumbawa itupun lantas menekankan bahwa posisi Sekda memiliki peran yang sangat strategis dalam pemerintahan daerah.
Sekda disebut sebagai “tangan kanan” sekaligus “tulang rusuk” gubernur yang memiliki tanggung jawab besar dalam mengoordinasikan birokrasi dan pengelolaan anggaran.
Syamsul Fikri juga menyoroti pengalaman organisasi dan pemerintahan yang dimiliki Sekda terpilih, Abul Chair, yang dinilai menjadi modal penting dalam menjalankan tugas tersebut.
Selain itu, Sekda juga berperan sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), yang memiliki fungsi strategis dalam menjembatani kepentingan antara eksekutif dan legislatif.
Peran ini dinilai krusial untuk memastikan sinergi dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah. “Sekda harus mampu menjadi penghubung antara pemerintah eksekutif dan legislatif, sehingga kepentingan kedua lembaga dapat berjalan selaras,” jelasnya.
Di akhir pernyataannya, Syamsul Fikri menekankan harapan agar Sekda yang baru dapat bekerja secara fleksibel serta mampu memperjuangkan visi dan misi gubernur.
Ia juga mengingatkan pentingnya kolaborasi dalam menjalankan roda pemerintahan. “Yang terpenting, Sekda tidak berjalan sendiri. Harus mampu membangun koordinasi dan kerja sama demi mewujudkan birokrasi yang sehat dan efektif,” tutupnya. (dmn)
