Sumbawa, dwipamedia.com — Wakil Bupati Sumbawa H. Mohamad Ansori menegaskan, Pemerintah Kabupaten Sumbawa berkomitmen untuk memastikan seluruh proses perencanaan dilakukan secara transparan dan akuntabel, serta dapat diakses oleh masyarakat.
Hal itu disampaikan Wabup saat menutup kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pendampingan Penginputan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) Tahun Anggaran 2026. Kegiatan tersebut berlangsung pada Senin (9/2/2026) di Aula H. Madilaoe ADT Lantai III Kantor Bupati Sumbawa.
Kegiatan ini menjadi bagian penting dari upaya pemerintah daerah dalam memperkuat perencanaan pengadaan yang transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan.
Wabup menegaskan, Bimtek SiRUP bukan sekadar kegiatan administratif, melainkan bukti keseriusan pemerintah daerah dalam menyiapkan aksi nyata pembangunan Kabupaten Sumbawa Tahun 2026. “Perencanaan anggaran harus dituntaskan dengan sungguh-sungguh. Ini bukan hanya tanggung jawab internal pemerintah daerah, tetapi juga menjadi perhatian dan pemantauan Komisi Pemberantasan Korupsi. Satu rupiah pun harus bisa dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Menurut Wabup, keterbukaan tidak hanya berlaku pada pelaksanaan anggaran, tetapi juga sejak tahap perencanaan. “Sekarang ini, gerak dan kerja perangkat daerah sangat mudah dilihat oleh masyarakat. Karena itu, saya berpesan khusus kepada pengguna anggaran, PPK, dan unsur perencanaan agar segera menuntaskan seluruh program kerja. Jika tidak tuntas, itu akan menjadi pertanyaan, bukan hanya bagi masyarakat, tetapi juga bagi aparat pengawas,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Wakil Bupati mengajak seluruh perangkat daerah untuk bekerja lebih serius, rapi, dan bertanggung jawab, karena perencanaan yang baik akan menjadi fondasi utama dalam mendukung pembangunan Kabupaten Sumbawa. “Dengan perencanaan yang tertib dan transparan, kita optimistis Sumbawa dapat terus bergerak menuju Sumbawa yang unggul, maju, dan sejahtera,” pungkasnya.
Sebelumnya, Kabag Pengadaan Barang dan Jasa selaku Ketua Pelaksana Setda Sumbawa Erma Hadi Suryani dalam laporannya mengatakan, peserta yang mengikuti kegiatan ini terdiri dari seluruh PPK dan Admin RUP dengan rincian 32 perangkat daerah, 24 kecamatan, 26 UPT Puskesmas, 9 bagian lingkup Setda, serta 9 kelurahan. “Perkembangan penginputan RUP saat ini telah mencapai 73,6 persen. Kami berharap kerja sama seluruh OPD agar penginputan RUP dapat segera dituntaskan 100 persen,” tuturnya. (dmn)
