Mataram, dwipamedia.com – Wakil Bupati Sumbawa H Mohamad Ansori menghadiri Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pendidikan Dasar, Menengah, dan Non-Formal se-Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang berlangsung di Ruang Rapat PT. Bank NTB Syariah, Mataram, Selasa (21/10/2025).
Kegiatan ini dipimpin oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI, turut dihadiri para Bupati/Wali Kota se-NTB, serta kepala perangkat daerah yang membidangi pendidikan. Agenda utama pertemuan tersebut membahas sinkronisasi kebijakan dan program strategis di bidang pendidikan, guna memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan di seluruh wilayah NTB.
Selain itu, rapat juga menyoroti tantangan infrastruktur pendidikan di berbagai kabupaten/kota di NTB yang masih belum memadai, baik dari segi sarana prasarana maupun pemerataan tenaga pendidik. Dalam kesempatan tersebut, Wabup Sumbawa H Mohamad Ansori menyampaikan sejumlah persoalan dan usulan yang menjadi perhatian bersama. “Ada dua poin utama yang kami sampaikan kepada Bapak Menteri terkait permasalahan pendidikan di Kabupaten Sumbawa. Pertama, mengenai kondisi fisik gedung sekolah, dan kedua terkait dengan penataan serta kesejahteraan tenaga guru, khususnya guru PPPK,” ungkapnya.
Terkait infrastruktur pendidikan, H. Ansori menjelaskan secara kuantitas jumlah gedung sekolah dari jenjang PAUD hingga SMP sudah mencukupi, bahkan di beberapa wilayah terdapat sekolah yang kekurangan peserta didik sehingga perlu dipertimbangkan opsi penggabungan sekolah. Namun demikian, secara kualitas dan kondisi fisik, masih banyak sekolah yang belum layak digunakan. “Gedung sekolah kami memang cukup banyak, tetapi masih banyak yang belum memadai. Ada sekolah yang belum memiliki plafon, tidak memiliki jendela, dan membutuhkan perbaikan serius,” ungkapnya.
Sementara itu, dalam hal tenaga pendidik, H. Ansori menyoroti persoalan penempatan guru PPPK yang jaraknya jauh dari domisili. Saat ini, tercatat hampir 3.000 tenaga PPPK di Kabupaten Sumbawa, dan sebagian besar merupakan guru. “Banyak guru PPPK yang ditempatkan jauh dari tempat tinggalnya. Akibatnya, mereka harus menempuh perjalanan berjam-jam atau bahkan pindah domisili. Kondisi ini menyebabkan sebagian besar pendapatan mereka terserap untuk biaya transportasi dan hidup di tempat tugas,” jelasnya.
Oleh karena itu, Wabup Sumbawa mengusulkan agar pemerintah pusat memberikan fleksibilitas dalam aturan mutasi atau perpindahan guru PPPK sebelum masa kerja lima tahun. “Tujuan pemerintah mengangkat PPPK adalah untuk meningkatkan kesejahteraan guru. Namun jika kondisinya seperti ini, kami sangat prihatin. Kami berharap pemerintah pusat dapat memberikan ruang kebijakan agar penataan tenaga pendidik bisa dilakukan lebih baik oleh daerah, sehingga kesejahteraan guru benar-benar terwujud dalam upaya mencerdaskan anak bangsa,” pungkasnya. (dmn)
