Mataram, dwipamedia.com – Berdasarkan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Kabupaten Sumbawa kembali meraih predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Ini merupakan kali ke-11 bagi Sumbawa dalam menerima predikat dimaksud.
Dalam kesempatan itu, Bupati Sumbawa, H. Syarafuddin Jarot, didampingi Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa Nanang Nasiruddin, secara langsung menerima sertifikat opini tersebut di Kantor Perwakilan BPK RI di Mataram pada Selasa (27/5/2025).
Perolehan kembali opini WTP ini patut diapresiasi dan menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Sumbawa dalam pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, meningkatkan kepercayaan publik, serta berpotensi membuka peluang dukungan lebih lanjut dari pemerintah pusat.
Bupati Sumbawa dalam keterangannya usai menerima laporan hasil pemeriksaan tersebut menyampaikan rasa syukur dan apresiasinya atas pencapaian ini. Ia menilai, opini WTP ini merupakan hasil dari kerja keras seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Sumbawa serta dukungan penuh dari masyarakat Sumbawa. “Alhamdulillah, ini adalah awal yang baik di masa kepemimpinan kami. Opini WTP ini menjadi bukti bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara akuntabel, transparan, dan sesuai dengan standar yang berlaku. Ini juga merupakan kado istimewa menjelang 100 hari pemerintahan Jarot–Ansori,” ungkap H. Jarot.
Selain itu, Bupati juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada pimpinan daerah pada periode sebelumnya. Menurutnya, capaian ini tidak lepas dari fondasi yang telah diletakkan sebelumnya. “Semoga hasil ini dapat menjadi motivasi bagi seluruh jajaran Pemkab Sumbawa untuk bekerja lebih keras dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” tuturnya.
Bupati juga menegaskan, predikat WTP akan menjadi motivasi bagi jajarannya untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah demi kesejahteraan masyarakat Sumbawa. “Kami berkomitmen untuk terus menjaga integritas dan profesionalisme dalam setiap aspek pengelolaan keuangan daerah. Opini WTP ini adalah hasil dari upaya kolektif seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Sumbawa,” pungkasnya. (dmn)
